Video Pelantikan DPRD NTT

 

UPT Pendidikan Dihapus, Pemprov Perlu Kaji Ulang

 

“Terkait UPT Pendidikan yang berjalan selama ini dihapus tapi melekat kepada Kepala Sekolah sehingga jabatan Kepala Sekolah Ex Officio menjadi Kepala UPT lalu diperbantukan lagi satu orang pejabat eselon IV B sebagai Sub Bagian Tata Usaha untuk menjalankan fungsi ini harus dikaji secara baik dan dilakukan simulasi”, tegas Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Alexander Take Ofong, S.Fil dalam rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi NTT terkait penjelasan Pemerintah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah yang baru, Senin (11/2/2019) di Ruang Kelimutu Gedung DPRD Provinsi NTT.

 

Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Ir. Benediktus Polo Maing mengatakan, ada sekitar 203 jabatan yang dihapus, untuk Eselon IV B pada perangkat daerah baru ada pada 505 sekolah. ”Setiap SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov menjadi UPT sendiri dan disitu ada satu Eselon IV sebagai TU dari UPT pendidikan. Kepala Sekolahnya Ex Officio Kepala UPT tetapi dalam jabatan fungsional, sedangkan UPT Pendidikan dihapus, nanti semua urusan di sekolah masing-masing”, katanya.  

Alex mengatakan, Dewan menghargai dan mengapresiasi bahwa ini adalah sebuah inovasi tetapi jangan sampai inovasi ini menjadi kontra produktif bagi pencapaian output pendidikan yang menjadi basis dari kualitas Sumber Daya Manusia, karena itu untuk efektif dan produktifnya pelaksanaan, maka DPRD merekomendasikan Pemerintah perlu lakukan kajian dan pembahasan secara konkret melalui alat kelengkapan dalam hal ini Komisi V bersama dengan Dinas Teknis membicarakan tentang tata koordinasi dan tata pengawasannya. “Semangatnya untuk memangkas birokrasi tapi Dewan melihat rentang kendalinya terlalu jauh, kalau  rentang kendalinya terlalu jauh maka koordinasinya akan berjalan pincang, pengawasan tidak jalan, yang terjadi bukan semakin produktif tapi justru tidak produktif”, kata Alex.

 

Dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT, maka penjabaran diubah yang harus disesuaikan dengan perubahan perangkat. Benediktus menambahkan, secara total alokasi anggaran pendapatan, belanja maupun pembiayaan tidak mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi hanya merupakan pergeseran anggaran pendapatan dan anggaran belanja antar organisasi yang mengalami pemisahan ataupun penggabungan. Itin

 

 

 

Additional information