KEPALA BPK RI PERWAKILAN NTT SERAHKAN HASIL LAPORAN PDTT KEPADA PEMPROV NTT

 

Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT, Adi Sudibyo,MM, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) semester II Tahun 2019 kepada pemerintah provinsi (pemprov) NTT dan PT Bank NTT . Penyerahan PDTT tersebut berlangsung di aula BPK RI Perwakilan NTT, di Kupang, Kamis (16/1/2020).

Hadir dalam acara penyerahan PDTT tersebut antara lain, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, Wakil Ketua DPRD NTT, Inche DP Sayuna, Sekretaris DPRD NTT, Tobias Ngongo Bulu, Dirut dan Komisaris PT Bank NTT dan sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait.

 

Adi Sudibyo, mengatakan BPK RI Perwakilan NTT telah melakukan pemeriksaan keuangan terkait pengelolaan barang milik daerah provinsi NTT yaitu, terhadap aspek pemanfaatan, pengamanan dan penatausahaan tahun 2018/2019 semester I, belanja modal tahun 2018/2019 hingga triwulan III. Terhadap PT Bank NTT, BPK RI Perwakilan NTT  juga telah melaksanakan pemeriksaan atas  pengelolaan dana pihak ketiga, termasuk pengelolaan kredit komersial segmentasi menengah dan koperasi tahun 2018/2019.

"Besar harapan kami, hasil pemeriksaan ini segera ditindaklanjuti dan dapat bermanfaat serta menjadi salah satu acuan perbaikan kinerja bagi pemprov NTT dan PT Bank NTT di masa yang akan datang", ungkap Sudibyo.

Wakil Ketua DPRD NTT, Inche DP Sayuna, mengatakan atas nama DPRD NTT menyampaikan terima kasih kepada kepala BPK RI Perwakilan NTT dan seluruh jajaran yang telah melaksanakan tugas dengan sangat baik dan memberikan laporan tepat pada waktunya.

"Berbagai rekomendasi BPK akan menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti. Dalam fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD, rekomendasi-rekomendasi tersebut akan menjadi perhatian khusus untuk terus mengingatkan pemerintah daerah untuk tepat waktu bisa memenuhi permintaan yang sudah direkomendasikan BPK RI Perwakilan NTT. Seperti Bapak BPK mengatakan tindak lanjut baru mencapai 67 persen. Saya kira itu juga akan menjadi perhatian bagi kami untuk terus mengingatkan pemerintah daerah agar kedepan bisa menjadi leading bagi kabupaten/kota", kata Sayuna.

Menurut Inche Sayuna, pemprov NTT, Gubernur dan seluruh jajaran, apapun rekomendasi BPK maka DPRD menyimpan kebanggaan bagi pemerintah yang sudah empat tahun secara berturut-turut memdapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kendati dengan sejumlah catatan. Semua itu karena ada pengawasan unternal yang bagus dalam lingkungan pemprov NTT.

"Orang bijak mengatakan mempertahankan jauh lebih sulit daripada mendapatkan. Kami berharap pengawasan internal yang dilakukan bapak Gubernur dan seluruh jajaran tetap ditingkatkan sehingga semua opini penilaian yang diberikan BPK NTT pada waktu yang akan datang tidak ada lagi catatan yang disampaikan", tambah Sayuna. ***itin

Additional information