Video Pelantikan DPRD NTT

 

Guru Honorer K2 Mengadu ke Komisi

 

Tenaga Guru dari PAUD, SD, SMP, SMK, SMA dan tenaga teknis lainnya yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Kategori II (K2) mendatangi Komisi V DPRD Provinsi NTT, Rabu (17/10/2018) untuk menyampaikan aspirasi terkait nasib mereka.
Ketua Forum, Jakeos J. Saka Neno Saban, S. Th dan Sekretaris, Terianus Utang, S. Pd mewakili teman-teman honorer K2 dari seluruh kabupaten/kota se NTT mengharapkan bantuan dari DPRD NTT khususnya Komisi V DPRD NTT terkait status honorer K2 yang sudah bersusia diatas 35 tahun dan memperjuangkan Honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun dengan upah (honor) yang sangat rendah.
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Alo Min yang turut hadir didamping Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Florince Beribe menjelaskan bahwa secara regulasi untuk pengangkatan CPNS memang dibatasi dengan usia maksimal 35 tahun.

Read more: Guru Honorer K2 Mengadu ke Komisi

KUA-PPAS Perlu Penyesuaian dengan RPJMD 2018 – 2023

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD NTT, Jumat (19/10/2018).
Dalam penyampaiannya Viktor mengatakan, ada dukungan Dewan terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 untuk dilakukan penyesuaian dengan RPJMD 2018 – 2023 sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Pemerintah yakin dukungan Dewan kepada pemerintah semakin memantapkan komitmen kita untuk bangkit bersama menuju NTT yang lebih sejahtera.

Read more: KUA-PPAS Perlu Penyesuaian dengan RPJMD 2018 – 2023

DPRD dituntut sensitif, responsif dan akomodatif sikapi aspirasi masyarakat

Provinsi NTT merupakan provinsi kepulauan sehingga rentang kendali, koordinasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat semakin berat dan kompleks.  Seiring dengan dinamika politik ketatanegaraan dan pemerintahan yang terus meluas dan meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup masyarakat zaman now hal ini menjadi tantangan yang cukup berat karena DPRD dituntut untuk lebih sensitif, responsive, agresif dan akomodatif dalam menyikapi setiap tuntutan, harapan, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Berbagai kekurangan dan masalah yang dihadapai Provinsi NTT merupakan tantangan besar bagi DPRD dan Pemerintah Daerah untuk bekerja lebih keras, bekerja ikhlas, tulus, cerdas dan tuntas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur tercinta. Ini saatnya NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi NTT, H. Anwar Pua Geno, SH dalam pidatonya pada rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah/janji Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sisa masa jabatan 2014 – 2019, Karel Zet Lodowik Koro, S.Kom, MM dari Partai Gerindra, Selasa (4/12/2018) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT. 

Read more: DPRD dituntut sensitif, responsif dan akomodatif sikapi aspirasi masyarakat

Moratorium TKI Langkah Awal Kurangi Angka Tindakan Kekerasan

“Terhadap sejumlah catatan khusus Fraksi Partai Demokrat atas kebijakan moratorium pengiriman TKI, Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi bahwa kebijakan moratorium tidak serta merta dapat mengurangi kemungkinan tindakan kekerasan yang akan dialami TKI yang sudah “terlanjur” bekerja di luar negeri, tetapi ini merupakan langkah awal untuk mengurangi angka-angka tersebut. “Kita harus mulai dengan ‘langkah kecil’ untuk ‘langkah-langkah besar’ selanjutnya dan tidak bisa terus menjadi ‘penonton’ atas semua kisah tragis ini”, hal itu disampaikan Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, MM saat menyampaikan tanggapan Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan APBD Provinsi NTT TA 2019 dan 2 (dua) Ranperda usulan Pemerintah Provinsi NTT dalam Rapat Paripurna, Kamis (1/11/2018) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT.  

Josef mengatakan, Pemerintah sependapat bahwa proses pembelajaran perlu terus dilakukan agar setiap kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran, baik target maupun waktu. Pemerintah telah melakukan sejumlah ‘kajian pustaka’ dan ‘diskusi panjang’ dengan berbagai stakeholder terkait berbagai permasalahan TKI dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan moratorium.

Lebih lanjut Josef mengatakan, Pemerintah menyadari kita tidak bisa berjalan sendiri dalam menyelesaikan persoalan ini dan terkait usulan Fraksi untuk mendesak Pemerintah Pusat agar membuat kebijakan khusus dan mendorong pembicaraan bilateral antar dua negara, Pemerintah sependapat dan menjadi perhatian untuk koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, Pemerintah juga sependapat dengan saran Fraksi untuk membentuk Tim Teknis agar segera dapat mematangkan konsep dan strategi moratorium TKI.

Selain Fraksi Partai Demokrat, Pemerintah juga sependapat dengan usulan Fraksi PKB agar interval waktu selama moratorium pengiriman TKI dimanfaatkan untuk mempersiapkan skill bagi calon tenaga kerja. Josef mengatakan, dalam Rancangan APBD TA 2019, sudah dialokasi anggaran untuk pelatihan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta pelatihan teknis di Perangkat Daerah lainnya yang akan lebih diarahkan ke kantong-kantong TKI. Itin.  

 

Additional information