Video Pelantikan DPRD NTT

 

DPRD NTT Minta PT Bank NTT Tingkatkan Volume Penyaluran Dana CSR

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT meminta PT Bank NTT meningkatkan volume penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) karena dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk CSR sangat rendah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Nelson O. Matara, S.IP, M.Hum dalam rapat dengar pendapat DPRD bersama jajaran Direksi dan manajemen PT Bank NTT, Senin (5/10/2015) di Ruang Kelimutu Gedung DPRD Provinsi NTT.

Read more: DPRD NTT Minta PT Bank NTT Tingkatkan Volume Penyaluran Dana CSR

Pariwisata Sebagai Sektor Unggulan

Program Tata Kelola Destinasi Pariwisata (TKDP) sebagai pilihan strategik dan management tools diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas destinasi pariwisata agar memiliki nilai ketertarikan, daya saing dan keberlanjutan.  Tata Kelola Destinasi Pariwisata dibentuk secara partisipatif, sistemik, kolaboratif, berkelanjutan dan manajerial melalui proses yang terukur. Tata Kelola Destinasi Pariwisata menerapkan konsep Destination Management Organization (DMO) dan Destination Governance (DG) sebagai metode dan instrumen untuk mempertemukan antara kepentingan wisatawan dengan pengelola dan antara pemangku kepentingan dan para pihak di destinasi pariwisata.

Read more: Pariwisata Sebagai Sektor Unggulan

Tenaga Kerja NTT Terlantar Di Sultra, OKP Datangi DPRD NTT

Organisasi Kepemudaan (OKP) yang terdiri dari HMI, PMI dan PMKRI mendatangi Gedung DPRD Provinsi NTT, Jumat (16/10/2015). Kedatangan mereka untuk mendesak DPRD Provinsi NTT menuntaskan persoalan Tenaga Kerja asal NTT yang terlantar di Sulawesi Tenggara.
Puluhan warga NTT yang bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Damai Jaya Lestari (DJL) di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara ditelantarkan karena diberhentikan dari pekerjaan mereka sejak 23 September 2015 tanpa alasan yang jelas. Mereka menuntut PT Damai Jaya Lestari (DJL) membayarkan hak-hak mereka selama bekerja di perusahaan tersebut. Para warga NTT itu menjadi buruh pada perkebunan kelapa sawit tersebut sejak tahun 2009.

Read more: Tenaga Kerja NTT Terlantar Di Sultra, OKP Datangi DPRD NTT

Solidaritas Marosi Kembali Pertanyakan RDP

Masa Aksi Solidaritas Marosi tidak henti-hentinya memperjuangkan kasus penembakan Poro Duka pada bulan April 2018 lalu di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat.  Mereka kembali mendatangi DPRD Provinsi NTT, Jumat (24/8/2018) untuk mempertanyakan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan tanggal 28 Mei 2018 namun ditunda pelaksanaannya.
Koordinator lapangan, Matias Kayum mengatakan, DPRD bersikap apatis terhadap masalah tersebut. Matias menegaskan, masa aksi memberi batas waktu sampai dengan tanggal 6 September 2018, jika Dewan tidak melaksanakan RDP dengan Pemerintah, Kapolda NTT dan BPN Provinsi NTT, maka masa aksi akan menduduki Gedung DPRD Provinsi NTT.  Mereka meminta Dewan segera melaksanakan RDP agar jangan sampai ada Poro Duka baru lagi dikemudian hari dan kita tidak inginkan hal itu terjadi.

Read more: Solidaritas Marosi Kembali Pertanyakan RDP

Additional information