Video Pelantikan DPRD NTT

 

DPRD Provinsi NTT terima Aspirasi dari Front Perjuangan Rakyat NTT

Tiga orang anggota DPRD Provinsi NTT, yakni Kasimirus Kolo (Nasdem), Aloysius Malo Didan (PKB), dan John Elpi Parera (Nasdem) menerima     aspirasi dari massa aksi damai Front Perjuangan Rakyat (FPR ) NTT yang mendatangi kantor DPRD di ruangan rapat kelimutu, selasa (24/09).

Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTT terdiri dari sejumlah Mahasiswa, dan petani dari kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) , Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.

 

DPRD NTT melalui anggota Kasimirus Kolo, mengatakan sangat senang menerima kedatangan masa aksi  FPR dan berharap agar dapat dicarikan solusi melalui forum diskusi tersebut.

“Sesuai dengan apa yang dibicarakan, kita berikan kesempatan dulu kepada  masing-masing perwakilan Sumba, Kupang dan TTS dengan persoalan yang spesifik. Masalah-masalahnya perlu disampaikan sehingga kita bisa mendiskusikan dan mencari jalan terbaiknya “.

Koordinator umum FPR NTT, Matias Koyo menjelaskan secara gamblang beberapa tuntutannya, yakni persoalan klaim pemerintah atas tanah  yang diduga dijadikan lahan investasi, kasus penembakan Poro Duka pada 25 April 2018 oleh polisi ketika membela tanah adat di Sumba Barat, kasus Tapal Batas antara Sumba Barat dan Sumba Barat Daya serta masalah pertanian di TTS yang belum menemui titik temu hingga  kini dan berharap DPRD NTT mengeluarkan rekomendasi guna mengatasi persoalan tersebut.   

Menanggapi hal tersebut, Kasimirus menyampikan permintaan maaf akan pelayanan kepada masyarakat  masih belum optimal karena belum terbentuknya komposisi alat kelengkapan dewan pada  DPRD NTT periode 2019-2024, namun tuntutan tersebut akan tetap diakomodir setelah pembentukan AKD defenitf.  

‘Saya perlu sampaikan terkait situasi DPRD saat ini bahwa kita kan belum memiliki yang namanya pimpinan DPRD, belum  ada pelantikan, ketua DPRDnya wakil-wakilnya, juga kelengkapan-kelengkapan seperti komisi-komisi belum dibentuk, sehingga surat yang teman-teman dan bapa ibu sampaikan, belum bisa DPRD distribusikan ke komisi mana. Kami sebagai anggota DPRD yang belum dibagi dalam komisi manapun, kami merespon dengan  hadir disini untuk menemui bapa-mama dan teman-teman,’ pungkasnya. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa urusan perbatasan serta tapal batas merupakan kewenangan Komisi I dan urusan pertanian  dibawahi Komisi II.

Anggota Aloysius Malo Didan dan John Elpi Parera menambahkan DPRD NTT akan mencarikan jalan keluar terbaik guna menjawab tuntutan  massa aksi damai tersebut. DPRD secara bersama dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya akan segera menidaklanjuti masalah tersebut.

‘setelah pelantikan pimpinan DPRD yang direncanakan pada 30 September mendatang, kami akan membahas masalah ini. Untuk saat ini kami belum bisa mengambil keputusan apapun karena belum ada legitimasi secara resmi, Kita juga akan memanggil Setiap dinas terkait seperti Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) dan kepala dinas Lingkungan Hidup NTT untuk menangani masalah-masalah tersebut‘’ menutupi acara tersebut.

Untuk diketahui, massa yang mendatangi kantor DPRD sebelumnya mendatangi Kantor Gubernur dan melakukan orasi untuk memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada tanggal 24 September.turut hadir kepala bidang bidang dari badan perbatasan provinsi NTT. (Sanchy)

Additional information