Video Pelantikan DPRD NTT

 

ENAM KALI PEMPROV NTT PERTAHANKAN WTP

 

Ketua DPRD NTT, Ir. Emelia Julia Nomleni menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur NTT dan jajaran atas kerja kerasnya selama ini sehingga dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT selama enam tahun berturut-turut. Hal ini diungkapkan Emi dalam sambutannya pada rapat Paripurna ke-2 masa persidangan III tahun 2021 dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020, Selasa (18/05/21).

“Hal ini merupakan prestasi yang luar biasa karena bukan hal yang mudah untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama enam tahun bertutut-turut”, tuturnya.

Read more: ENAM KALI PEMPROV NTT PERTAHANKAN WTP

KETUA DPRD PROVINSI NTT LANTIK ANGGOTA DPRD NTT PENGGANTI ANTAR WAKTU

Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emelia J. Nomleni  melantik Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu Provinsi Nusa Tenggara Timur dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua, Johan J. Oematan, SH., M.Si, dalam rapat paripurna, Rabu (11/05/21). Johan J. Oematan menggantikan Cornelis Feoh (Alm) yang telah berpulang ke rumah Bapa di Sorga Januari lalu.

Read more: KETUA DPRD PROVINSI NTT LANTIK ANGGOTA DPRD NTT PENGGANTI ANTAR WAKTU

TIM PENGGERAK PKK PROVINSI NTT BENTUK DESA MODEL DI 22 KABUPATEN/KOTA

 

Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur mengusulkan lagi pembentukan 22 Desa model di 22 Kabupaten/Kota  pada tahun 2021. Hal ini dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK, Julie Sutrisno Laiskodat dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pemaparan Program Kerja PKK Provinsi tahun 2021 di ruang rapat Komisi IV DPRD Provinsi NTT, Rabu (05/5/21).

Julie menjelaskan, program tersebut merupakan program strategis yang telah dirintis dari tahun 2019 lalu dan berjalan di tahun 2020 dengan jumlah 22 desa yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota dengan ditambahnya 22 Desa di tahun 2021, maka total Desa menjadi 44 Desa.

Read more: TIM PENGGERAK PKK PROVINSI NTT BENTUK DESA MODEL DI 22 KABUPATEN/KOTA

TIDAK LAYAK PAKAI, PENERIMA BANTUAN GANTI MESIN BARU

Kapal pencari ikan jenis 3 Gross Tonnage (GT) yang merupakan bantuan dari Dinas Perikanan Provinsi Nusa tenggara Timur tahun 2020 dianggap tidak layak pakai karena desain kapal yang besar tidak berimbang dengan mesin yang digunakan. Hal ini diungkapkan salah seorang penerima bantuan, Muhammad Yusuf di sela-sela kunjungan Anggota DPRD Provinsi NTT, Yohanes De Rosari, SE dalam rangka  Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur di Desa Wailolong Kecamatan Omesuri Kabupaten lembata, Jumat (16/04/21)

TIDAK LAYAK PAKAI, PENERIMA BANTUAN GANTI MESIN BARU

Foto : Anggota DPRD Provinsi NTT, Yohanes De Rosari saat mengunjungi Penerima bantuan Kapal 3 GT di Desa Wailolong didampingi Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka, Dicky Thao, S.Ip dan Penerima bantuan, Mohammad Yusuf.

Dalam kunjungan tersebut Anggota DPRD Provinsi NTT, Yohanes De Rosari, SE didampingi Kepala Seksi Penyawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka, Dicky Thao, S.Ip.

Read more: TIDAK LAYAK PAKAI, PENERIMA BANTUAN GANTI MESIN BARU

DPRD NTT MINTA PEMERINTAH TETAPKAN STATUS BENCANA NASIONAL


embungpena - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT mengadakan jumpa pers terkait bencana akibat badai Siklon Tropis Seroja yang melanda wilayah Provinsi NTT, Rabu (7/4/2021) di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi NTT.  

Dalam jumpa pers tersebut Ketua DPRD NTT, Ir. Emelia J. Nomleni didampingi Wakil Ketua, Ir. Christian Mboeik mengatakan, setelah melalui rapat Pimpinan DPRD Provinsi NTT, salah satu point penting yang di rekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi NTT terkait bencana adalah meminta Pemerintah Pusat melalui Provinsi Nusa Tenggara Timur agar segera menjadikan  status bencana yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur pada tanggal 4 dan 5 April 2021 lalu menjadi Bencana Nasional dengan pertimbangan bencana yang melanda Nusa Tenggara Timur tidak saja banjir bandang tetapi juga bencana lainnya yang  terjadi merata di seluruh Wilayah di Nusa Tenggara Timur, sehingga Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat bergandengan tangan untuk penanggulangan bencana.

 

Read more: DPRD NTT MINTA PEMERINTAH TETAPKAN STATUS BENCANA NASIONAL

Additional information