DPRD NTT MINTA PEMERINTAH PERTAHANKAN WTP

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT mengingatkan pemerintah agar secepatnya menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa dan diaudit. Dewan juga meminta kepada pemerintah untuk terus bekerja keras mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperoleh selama tiga tahun berturut-turut, yakni Tahun Anggaran 2015, 2016 dan Tahun Anggaran 2017. Walaupun kata Orang Bijak mempertahankan lebih sulit dari pada meraihnya, namun Pemerintah Provinsi NTT telah menunjukkan kerja kerasnya dalam mempertahankan WTP yang merupakan kewajiban yang harus dicapai dalam pengelolaan keuangan ini tetap menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras lagi dalam mempertahankan WTP untuk Tahun Anggaran 2018. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur,  Anwar Pua Geno, SH   dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun 2018 dan Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2019, Jumat (11/1/2019) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT.

Read more: DPRD NTT MINTA PEMERINTAH PERTAHANKAN WTP

KEMITRAAN DPRD DENGAN KEPALA DAERAH MERUPAKAN SYARAT MUTLAK

 

DPRD merupakanunsur pemerintahandaerahbersamaKepala Daerah. Hal inibermakna, DPRD memilikitanggungjawabkonstitusional  untukmencapaitujuanpenyelenggaraanpemerintahandaerahsebagaimanadiamanatkandalamUndangUndangNomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah. Karena iturelasikemitraan yang salingmengisi, mendukung dan menguatkanantara DPRD denganKepala Daerah merupakansyaratmutlakbagikesuksesanpenyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah.  Hal tersebut di sampaikan oleh ketua DPRD Provinsi NTT  H. Anwar Pua Geno , SH  dalam pidatonya pada rapat paripurna istimewa pengambilan sumpah/janji Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi NTT periode masa bakti 2014 - 2019 pada Selasa , 22 januari 2019 di ruang sidang utama kantor DPRD Provinsi NTT.

Melanjutkan pidatonya , peran DPRD melalui 3 fungsiyakni; fungsipembentukanperaturandaerahdimana DPRD membentuk peraturandaerahbersamaKepala Daerah, fungsianggarandimana DPRD membahas dan menyetujui APBD bersamaKepala Daerah dan fungsipengawasandiwujudkandalambentukmengawasipelaksanaan peraturandaerah, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.  Dalam kesempatan itu juga  kepada ketiga anggota Dewan yang baru di lantik yaitu; LOUISE LUCKY TAOLIN, S.SOS dari Partai Golkar Daerah Pemilihan(Kabupaten TTU, Belu dan Malaka); GABRIEL DARMAWAN dari PDI Perjuangan Daerah Pemilihan VII (Kabupaten TTU, Belu dan Malaka) dan RAFAEL DAUD GA, SE,MM dari Partai Hanura Daerah Pemilihan V (Kabupaten Sikka, Ende, Nagekeo dan Ngada) Anwar Pua Geno  menyampaikan  agar  segera dan dengan cepat dapatmenyesuaikan dalam melaksanakan fungsi fungsi Dewan tersebut.  

Dengan di lantiknya ketiga anggota DPRD tersebut maka genaplah sudah jumlah anggota DPRD provinsi NTT yaitu 65 orang.  Sidang dewan yang di gelar ini ,  di hadiri langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur viktor bungtilu laiskodat, sekda Provinsi NTT  beserta jajarannya dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah NTT.              Pua Geno menjelaskan bahwa  LOUISE LUCKY TAOLIN, S. SOS menggantikan Saudara ALFRIDUS BRIA SERAN, ST dari Partai Golkar yang akan menempati posisi pada Komisi II dan Badan Anggaran; Saudara GABRIEL DARMAWAN menggantikan Saudara DOLVIANUS KOLO, S. Pd dari PDI Perjuangan yang akan menempati posisi pada Komisi I dan Badan Musyawarah dan Saudara RAFAEL DAUD GA, SE, MM menggantikan Saudari ANGELA MERCY PIWUNG, SHdari Partai Hanura yang akan menempati posisi pada Komisi IV dan Badan Musyawarah.   ITOC

Kontak Kami

KONTAK ALAMAT :

DPRD PROVINSI NTT, JL. RAYA ELTARI NO. 52 KUPANG-NTT

EMAIL HUMAS :

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NOMOR TELEPON HUMAS :  081372681159

DPRD PROVINSI NTT PANGGIL KPU

DPRD Propvinsi Nusa Tenggara Timur memanggil pihak KPU untuk mengklarifikasi  persoalan  perekrutan anggota komisioner. Rapat Dengar Pendapat  ini dihadiri oleh Anggota komisi I DPRD di antaranya ketua komisi I  Drs. KASINTUS  P. EBU THO , Wakil Ketua  JOSEP LAHAS  S.FIL.SH.MH, Sekretaris, EMANUEL  KOLFIDUS ,S.Pd     beserta anggta  komisi I lainnya sedangkan dari pihak KPU di hadiri langsung oleh  pihak KPU di antaranya  U. GOGI ,   Y. hardi Himan ,  mulyadi ,  AYUB SALLU     sementar  dari  Tim Seleksi (TIMSEL) adalah DJIDON DE HAAN, JOHAN NDOLU , SILVIA FANGGIDAE , GADRIDA    DJUKANA   .

Rapat yang berlangsung pada selasa, 29/1/2019 ini  bertempat di ruang rapat komisi I   dan di pimpin langsung oleh ketua komisi I DPRD Prov NTT Drs, KASINTUS P. EBU THO . dan rapat berjalan kurang lebih satu jam ini  menghasilkan keputusan  bahwa  di jadwalkan hari  rabu tanggal 30/1/2019 anggota DPRD dalam hal ini komisi I dan KPU akan  bertemu  langsung dengan Gubernur NTT sebagai kepala daerah dan  guna membicarakan  masalah  tersebut  untuk bersama-sama mengambil langkah cepat dan tepat dalam menyelesaikan persoalan di KPU Prov NTT  mengingat pesta demokrasi yang sudah semakin dekat  Demikian yang di sampaikan ketua komisi I.     VM

Profil Setwan

Profil Sekretariat Dewan (SETWAN) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mencakup Visi dan Misi.

Visi Dan Misi Sekretariat DPRD

Visi :
 " Terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat serta profesional kepada DPRD Provinsi NTT dan Publik "

Misi :

" Meningkatkan pelayanan administrasi umum, persidangan dan alat kelengkapan, keuangan, humas dan protokol secara cepat, tepat, serta profesionalisme kepada DPRD Provinsi NTT dan publik ".

BERBAGAI PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN (SETWAN) DPRD PROVINSI NTT :

  1. Pelayanan Administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keanggotaan DPRD, rumah tangga dan perjalanan
  2. Pelayanan Administrasi persidangan dan Alat Kelengkapan, Komisi serta perundang-undangan.
  3. Pelayanan Administrasi penyusunan Anggaran dan pelaksanaan ketatausahaan serta evaluasi dan pelaporan.
  4. Pelayanan Administrasi kehumasan dan keprotokolan serta publikasi dan dokumentasi.

Subcategories

Additional information