DPRD NTT MINTA PEMERINTAH PERTAHANKAN WTP

  • Print

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT mengingatkan pemerintah agar secepatnya menyelesaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa dan diaudit. Dewan juga meminta kepada pemerintah untuk terus bekerja keras mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperoleh selama tiga tahun berturut-turut, yakni Tahun Anggaran 2015, 2016 dan Tahun Anggaran 2017. Walaupun kata Orang Bijak mempertahankan lebih sulit dari pada meraihnya, namun Pemerintah Provinsi NTT telah menunjukkan kerja kerasnya dalam mempertahankan WTP yang merupakan kewajiban yang harus dicapai dalam pengelolaan keuangan ini tetap menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras lagi dalam mempertahankan WTP untuk Tahun Anggaran 2018. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur,  Anwar Pua Geno, SH   dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun 2018 dan Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2019, Jumat (11/1/2019) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT.

 

Dalam Rapat Paripurna yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Gabriel Beri Binna dan Alexander Take Ofong, S.Fil, Wakil Gubernur NTT,  Josef A. Nae Soi   dan  Sekda NTT, Ir. Benediktus Polo Maing serta para Pimpinan OPD tersebut, Anwar mengatakan, sejalan dengan prestasi meraih dan mempertahankan opini WTP, Dewan terus mendorong pemerintah untuk bekerja keras dalam percepatan pembangunan dalam mencapai visi NTT Bangkit Menuju Sejahtera dengan secara bertahap menurunkan angka kemiskinan dari 21,38 % dalam tahun 2018 menjadi 8-12% pada tahun 2023. Di Bidang Pariwisata, mewujudkan NTT sebagai Provinsi dengan pulau-pulaunya yang indah beragam seni dan budaya sebagai ring of beauty. Di Bidang Infrastruktur, khususnya ruas jalan provinsi 1.200 kilometer yang masih rusak, akan dituntaskan dalam 3 tahun dengan menggunakan alternatif skema pembiayaan yakni pinjaman dan kerjasama Badan Usaha selain anggaran dalam APBD yang terbatas. Di Bidang Pemerintahan, melalui reformasi    birokrasi, yakni restrukturisasi dan perampingan organisasi perangkat daerah dengan penerapan disiplin waktu yang ketat dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan asri diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan efektif dalam melayani masyarakat kita.

 

 Anwar menambahkan, target pengentasan atau penurunan angka kemiskinan dari 21, 38% tahun 2017 menjadi 8-12% pada tahun 2023 adalah target besar yang membutuhkan kerja keras dari Pemerintah dengan dukungan DPRD serta semua komponen Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat di daerah ini. Meningkatkan kemampuan fiskal daerah melalui APBD Provinsi NTT dari 5,2 triliun rupiah pada APBD Perubahan Tahun 2018 menjadi 10 triliun rupian pada tahun anggaran 2023, dan target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 1,2 triliun rupiah menjadi 3 triliun rupiah. Target ini memerlukan kerja keras serta kerja kreatif dan cerdas dari Pemerintah dan BUMD dalam menggali potensi-potensi pendapatan daerah yang baru di tengah kebijakan moratorium tambang dan moratorium pengiriman tenaga kerja asal NTT ke luar negeri. Di Bidang Ketahanan Pangan dan Peningkatan Gizi Masyarakat untuk mencegah dan menurunkan angka stunting. Victor