50 Tahun Berlalu (1971), Siklon Tropis "Seroja" terjadi lagi 2021

  • Print

50 tahun berlalu (1971), Siklon Tropis "Seroja" terjadi lagi 2021

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi V DPRD melakukan Rapat Dengar Pendapat pada Rabu, 7 April 2021 dengan Mitra Kerja antara lain: BPBD Prov.NTT, Dinas Sosial, Badan Keuangan Daerah, BAPPEDA, BMKG Stasiun El Tari Kupang dan Badan SAR Kupang.

Rapat Komisi yang di Pimpin Ketua Komisi V Yunus H. Takandewa, S.P didampingi Wakil Ketua Ir. H.M. Ansor Orang berlangsung di ruang Rapat Kelimutu.

Agenda rapat adalah mitigasi bencana hidrometrologi terjadi di NTT, terkhusus badai siklon tropis seroja yang melanda kota kupang dan sekitarnya.

Kepala BMKG Stasiun El Tari Kupang, Agung Sudiono Abadi, S.Si menjelaskan: " BMKG telah merilis hasil kemungkinan timbulnya badai siklon tropis 3 (tiga) hari sebelumnya. Namun kurang respon dan sosialisasi lebih lanjut dengan berbagai stakeholder yang berkepentingan" tegas Murgiono.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa "kami BMKG sudah menyampaikan bahwa bibit siklon tropis akan menjadi badai tropis dengan nama seroja pada pukul 02:20. Badai ini dalam catatan BMKG Pernah terjadi tahun 1971 dan 50 tahun kemudian, tepat 2021 terjdi lagi badai siklon tropis ini" jelas Murgiono.

Wakil Ketua Komisi V Ir. H. M Ansor mengatakan " pemerintah perlu hadir dalam situasi ini. Coba dipikirkan kita memberikan bantuan berupa seng, satu rumah lima seng untuk mengurangi beban masyarakat" jelas Sekretaris Fraksi Golkar ini. 

Anggota Komisi V Ana Waha Kolin, SH dalam rapat itu meminta Pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak. "Atas nama masyarakat di dapil saya yang terkena dampak bencana ini. Masyarakat dapil saya yang ada di tiga kabupaten Alor, Lembata dan Adonara, Flores Timur sangat terdampak hingga korban jiwa. Oleh karena itu saya minta perhatian pemerintah segera menyalurkan bantuan" tegas politisi PKB yang juga Sekretaris Fraksi PKB ini.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V Yunus H. Takandewa ini menyampikan beberapa catatan rekomendasi atas rapat ini antara lain "Pemerintah segera melakukan koordinasi cepat dan langkah tanggap darurat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang kini terdampak langsung mengingat kebutuhannya sangat urgen dan mendesak" tegas Sekretaris PDIP NTT ini. (Tim/ok)