Video Pelantikan DPRD NTT

 

 

BADAN ANGGARAN DPRD PROVINSI NTT MEMBERI PERHATIAN KHUSUS TERHADAP TJPS SUMBA BARAT DAYA

 

Banggar DPRD NTT

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa tenggara Timur melalui Juru Bicara, Rambu Konda A. Praing, S.Farm, Apt menyampaikan bahwa Badan Anggaran memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) di Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal ini disampaikan Rambu dalam Rapat Paripurna ke 12 pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTT, Selasa (08/11/22) pukul 19.30 Wita.

Rapat Paripurna ini  dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Dr. Inche D. P. Sayuna, SH., M.Hum., M.Kn didampingi Ketua DPRD Provinsi NTT, Ir. Emelia J. Nomleni, Wakil Gubernur NTT,  Drs. Josef Nae Soi, M.M dan dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi NTT, Plt. Sekertaris Daerah Provinsi NTT, Johanna E. Lisapaly beserta Perangkat Daerah Provinsi NTT lainnya.

Dalam laporannya, Rambu Konda menyampaikan, Badan Anggaran mendukung upaya serius Pemerintah Provinsi untuk memastikan kemandirian dan kedaulatan pangan antara lain melalui pengembangan TJPS. Berbasis kondisi faktual NTT yang rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk ancaman hama tanaman pangan, maka Badan Anggaran merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi menyiapkan langkah-langkah antisipasi, termasuk menyiapkan skema anggarannya. Lanjutnya, dalam kaitan dengan ini, Badan Anggaran memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan TJPS di Sumba Barat Daya, yang rentan terhadap serangan hama belalang. Pemerintah Provinsi diminta menyiapkan skema penanganan darurat terhadap serangan hama belalang ini, baik skema anggaran maupun langkah-langkah konkret penangannnya agar perayaan HUT NTT Tahun 2022 yang sudah direncanakan diselenggarakan di Sumba Barat Daya dapat terlaksana dengan baik.

Rambu juga menyampaikan, Penanganan hama belalang di Pulau Sumba ini jika dilakukan untuk  jangka menengah diperlukan sebuah ‘Rencana Kontijensi’ (contingency planning) dan apabila dilakukan untuk jangka panjang harus disiapkan penanganan secara tuntas agar sampai ke akar penyebabnya. Mengingat keterbatasan APBD, maka  Badan Anggaran meminta Pemerintah Provinsi segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk menetapkan status Darurat Bencana di kabupaten Sumba Barat Daya.***oken

 

Additional information