Video Pelantikan DPRD NTT
KUNKER KE TTU, KOMISI 1 PANTAU PERSIAPAN PILKADA
- Details
- Category: Berita Legislatif
- Published on Thursday, 16 January 2020 03:56
- Written by poly
- Hits: 946
Komisi 1 DPRD Provinsi NTT, kamis (16/1/2020), melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) untuk mengecek kesiapan lembaga penyelenggara pemilihan Umum di TTU itu dalam menghadapi Pilkada 2020 pada 9 kabupaten di NTT khususnya di kabupaten TTU.
Kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan sebelumnya di KPU Provinsi NTT, pada 13/1/2020, yang mana Ketua KPU NTT, Thomas Dohu, S. Hut.,M.Si, KPU NTT mengungkapkan besaran anggaran persiapan pilkada di 9 Kabupaten di NTT yakni total sebesar Rp189.782.324.450,-
Untuk membiayai Kabupaten diantaranya :
Sumba Timur Rp 29.716.500.000,
Manggarai Barat Rp 26.314.613.000,
Timor Tengah Utara Rp 25.000.000.000,
Ngada Rp 22.062.177.000,
Sumba Barat Rp. 19.989.034.450,
Manggarai Rp 19.000.000.000,
Belu Rp 18.000.000.000,
Sabu Rp. 15.000.000.000 dan
Malaka Rp. 14.700.000.000
Ketua Komisi I, Gabriel Beri Binna, S.Sos, mengatakan bahwa Pilkada kali ini yang berlangsung di 9 kabupaten dianggap sangat penting, oleh sebab itu sangat diharapkan informasi dari KPU TTU terkait dengan konsolidasi dengan pihak terkait.
“Saya berharap perkembangan data pemilih dan basis data kependudukan dapat disampaikan kepada kami, bagaimana proyeksinya? Kita masih menggunakan KTP elektronik, jadi pasti datanya masih harus ditata lebih baik lagi, seandainya data basis pemilih kita sudah berbasiskan biometrik seperti Afganistan (yang bahkan dalam kondisi porak-poranda saja bisa diterapkan) pasti lebih baik lagi” ungkap Gabriel Beri Binna.
Menanggapi pemikiran tersebut, Paulinus Lape Feka, Ketua KPU TTU, menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk persiapan Pemilu ini, baik sosialisasi di sejumlah titik sampai tahapan perekrutan panitia Ad hoc yang dilaksanakan pada tanggal 17 januari 2020.
“Terkait data pemilih, kami sudah berusaha untuk melakukan pembersihan terhadap data yang tidak valid, pengalaman di KPU, ada kesulitan terkait pendataan, yaitu penduduk yang pindah domisili harusnya dilengkapi administrasi kepindahan, ada masyarakat yang mungkin sudah merantau ke Kalimatan, Malaysia, tidak melengkapi dokumen kepindahan domisili, sehingga masih diakomodir oleh KPU dan menjadi kendala pada saat pilkada. Kami berharap ini menjadi masukan bagi Komisi I, karena memang ini yang sering kami hadapi dan mungkin menjadi masalah umum dibanyak tempat di seluruh NTT” ungkap Paulinus.
Anselmus Tallo, SE, anggota komisi I juga mendukung pendapat Paulinus terkait pilkada 2020 ini, menurut beliau, yang paling krusial adalah DP4, yang pada pelaksanaannya memang menuai permasalahan, beliau juga menyampaikan bahwa sistem pemilihan sekarang, dengan 430 TPS, PPK ada 24 kecamatan, dengan 171 ribu lebih pemilih harus ditata sebaik mungkin. Ada kelurahan yang mungkin sulit terjangkau dengan telkomsel, diharapkan agar dapat diantisipasi sedini mungkin, sehingga pada titik yang tidak ada sinyal, ketua TPSnya dapat didukung dengan jaringan internet dan hp android.
Menjawab kekhawatiran Ansel, Paulinus menyampaikan bahwa memang ada 3 kecamatan yang masuk dalam blank spot atau titik yang tidak terjangkau telkomsel, sehingga kami masih mencari jalan keluar untuk kendala tersebut.
Jonas Salean, SH.,M.Si, Wakil Ketua Komisi I juga menanggapi penjelasan oleh Donna Elvira Kapitan, selaku Ketua Divisi Teknis KPU NTT yang menyampaikan sejumlah proses teknis yang akan diterapkan pada proses Pilkada 2020, dalam tahapan simulasi yang disampaikan KPU RI, proses akan dilakukan secara online (E-Rekap) dengan memotret C1 pleno pada saat perhitungan suara.
“Saya khawatir kalau sengketa harus bawa surat suara lagi? Sekarang calon pegang hanya C1 pleno? Kemudian calon pegang apa?
Di kota, C1 saja bisa ada tipu-tipu, apalagi difoto? Bagaimana lagi dengan C1 pleno ini? Apalagi terkait partai-partai kecil, yang tidak ada saksi, di kota saja suara partai kecil dapat dialihkan, Kalau E-Rekap, hanya C1 pleno yang dipakai, maka apabila terjadi sengketa, kita harus bawa surat suara, dipikul dan dibawa ke Pusat untuk menguatkan C1 pleno tsb.
Sistem ini, apa daerah seperti TTU dapat dicover? Sedangkan di kota saja masih banyak titik yang tidak terjangkau telkomsel, apalagi TTU?” Tangkas Jonas
Melihat dari sudut permasalahan lainnya, Lodovikus Taolin, BA, wakil Ketua Komisi I, juga mengingatkan “ Kantor KPU ini pernah terbakar kan? Tolong diperhatikan kedepannya agar jangan sampai terjadi lagi.” Beliau mengharapkan agar ada tindakan preventif untuk mengurangi potensi-potensi yang menjadi penghambat pelaksanaan pilkada 2020 di TTU.
Menutup rapat bersama KPU TTU, Gab mengharapkan agar Pilkada TTU 2020 ini dapat membuahkan hasil Pilkada yang bersih dan berkualitas. Kedepannya diharapkan semoga pemilih kita dapat berbasis biometrik sehingga semakin lebih baik.
Informasi bahwa Komisi 1 DPRD akan melanjutkan kunjungan kerja ke 2 kabupaten lagi yakni Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. (Jo/hms/dprd)
